Pengertian Praperadilan

By: Johan Supriyanto, S.Kom. - Desember 21, 2024

Praperadilan merupakan istilah dalam hukum yang sering kali dibahas dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia. Istilah ini berasal dari kata "pra" yang berarti sebelum, dan "peradilan" yang merujuk pada proses hukum di pengadilan. Secara sederhana, praperadilan dapat diartikan sebagai proses hukum yang dilakukan sebelum proses peradilan utama dimulai. Dalam konteks hukum, praperadilan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak individu, khususnya dalam konteks penangkapan dan penahanan.

Landasan Hukum Praperadilan

Praperadilan diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Indonesia, khususnya dalam Pasal 1 angka 1, yang menyebutkan bahwa praperadilan adalah "proses untuk menguji sah atau tidaknya suatu tindakan hukum, yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum." Hal ini memberikan dasar bagi individu yang merasa dirugikan oleh tindakan penyidik atau penuntut untuk mengajukan permohonan praperadilan di pengadilan.

Kewenangan Pengadilan dalam Praperadilan

Berdasarkan Pasal 79 KUHAP, pengadilan yang berwenang untuk menangani permohonan praperadilan adalah Pengadilan Negeri, di mana permohonan tersebut diajukan. Pengadilan akan memeriksa apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses Praperadilan

Proses praperadilan dimulai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Permohonan ini harus mencakup alasan yang jelas mengenai tindakan hukum yang dianggap tidak sah. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang untuk memeriksa kasus tersebut.

Tahapan Praperadilan

1. Pengajuan Permohonan: Pihak pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.
2. Pemberitahuan kepada Tergugat: Pihak tergugat (umumnya penyidik atau penuntut umum) diberitahu tentang permohonan yang diajukan.
3. Sidang Praperadilan: Pengadilan mengadakan sidang yang melibatkan kedua belah pihak untuk mendengarkan argumentasi dan bukti yang diajukan.
4. Putusan Praperadilan: Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, pengadilan akan mengeluarkan putusan, yang bisa berupa keputusan untuk meneruskan proses hukum atau membatalkan tindakan hukum yang dianggap tidak sah.

Fungsi dan Tujuan Praperadilan

Praperadilan memiliki beberapa fungsi dan tujuan yang penting dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

1. Melindungi Hak Asasi Manusia: Praperadilan berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan pihak berwenang yang tidak sah, seperti penangkapan yang tidak memiliki dasar hukum.
2. Menjamin Keadilan Proses: Proses praperadilan menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
3. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang: Dengan adanya proses praperadilan, diharapkan dapat mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kesimpulan

Praperadilan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan dalam proses hukum. Sebagai proses yang dilakukan sebelum proses peradilan utama, praperadilan memberikan kesempatan bagi individu yang merasa dirugikan untuk meminta klarifikasi dan pengujian atas tindakan hukum yang diambil oleh penyidik atau penuntut umum. Dengan pemahaman yang baik mengenai pengertian, proses, dan fungsi praperadilan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menguatkan kepercayaan kepada sistem peradilan di Indonesia.